PENTINGNYA SOSIALISASI POLITIK DALAM KEHIDUPAN POLITIK
MASYARAKAT DI INDONESIA
PENDAHULUAN
Partai
politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropha Barat. Dengan
meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta
keikutsertaan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara
spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu fihak dan
pemerintah difihak lain. Partai politik umumnya dianggap sebagai
manifestasi dari suatu sitem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam
proses memodernisasikan diri.
Maka dari
itu, dewasa ini negara-negara baru pun partai sudah menjadi lembaga
politik yang biasa dijumpai. Dinegara-negara yang menganut faham demokrasi,
gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar idiologis bahwa rakyat
berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang
nantinya menentukan kebijaksanaan umum (public policy). Dinegara –negara
totaliter gagasan mengenai partisipasi rakyat didasari pada pandangan elite
politiknya bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas
yang langgeng. Untuk mencapai tujuan itu, partai politik merupakan alat yang
baik. [1]
Politik
adalah sebuah system yang terdiri dari seperangkat unsur/elemen/komponen maupun
sub system yang saling interrelasi, interaksi, interdependensi sehingga
merupakan suatu totalitas, entitas yang utuh, terpadu dan mempunyai fungsi
maupun output tertentu. Semua itu tentunya memiliki tujuan akhir dengan
jalan internal maupun eksternal. Tujuan akhir dalam pencapaian politik
juga sangat ditentukan oleh sistem politik itu sendiri.
System tidak
bisa dilepaskan dari pendefinisiannya secara subjektif atau objektif, sebagai
ilustrasi pendefinisian terhadap sebuah keluarga terdiri dari bapak, ibu dan
anak, sementara ada yang mendefinisikan bahwa keluarga dapat berdiri sendiri
tanpa lkehadiran seorang ayah atau ibu, hal itu bisa saja dilakukan dengan bayi
tabung. Definisi lain mnegatakan bahwa seorang guru mendefinisikan pekerjaannya
lah yang lebih penting dibandingkan dengan pekerjaan yang lainnya. Dia
beranggapan bahwa siapapun tidak akan pintar tanpa bantuannya, intinya setiap
peran didefinisikan oleh pelakunya – demikian halnya pendefinisian dalam
politik.
Politik
sebagai suatu sistem memiliki pengertian dan batasan-batasan, batasan yang kita
kenal tersebut diantaranya dikemukakan oleh David Eston yang terdiri dari
tiga komponen yaitu : (1) The political system allocates value ( by means of
politics) ; (2) its allocation are authoritative; and (3) its
authoritative allocation are binding on the society as a whole. [2] Pengertian atau batasan
yang dikemukakan oleh David Eston diatas menyatakan bahwa sistem politik
adalah merupakan alokasi daripada nilai-nilai, dalam mana pengalokasian
daripada nilai-nilai tadi bersifat paksaan atau dengan kewenangan, dan
pengalokasian yang bersifat paksaan tadi mengikat masyarakat
sebagai suatu keseluruhan [3]. Lebih jauh
David Eston menyatakan pula bahwa system politik dapat diperkenalkan sebagai
seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial,
melalui mana nilai-nilai tersebut dialokasikan secara otoritatif kepada
masyarakat [4].
Sebagai
ilustrasi, pada politik masa orde baru system politik mengarah kepada sistem
politik demokrasi pancasila yang dilakukan melalui pendekatan
stabil dinamis. Stabil dalam arti bahwa proses pembangunan jangan sampai
mengganggu kestabilan kehidupan politik yang diperlukan untuk menyukseskan
pembangunan dibidang lainnya. Dinamis dalam arti bahwa kestabilan
politik yang ada dan berlaku jangan sampai bergerak ditempat, mandeg,
tetap berada di jenis status quo, sehingga menghambat proses pembangunan
politik dari satu tahap ke tahap berikutnya. [5] Hambatan-hambatan ini harus dapat
diminimaslisir dengan upaya-upaya pencapaian tujuan yang sebenarnya harus
dirancang sebelumnya untuk mencapai satu tujuan politik yang diinginkan.
Upaya pencapaian tujuan itu bukanlah hal yang instan melainkan memerlukan
perjalanan yang panjang dengan berbagai penciptaan kondisi dan penyiapan
kader -kader sesuai dengan misi patria politik. Penyiapan
kader-kader yang sesuai dengan keinginan kelompok/partai politik
selanjutnya dapat dilakukan dengan melakukan sosialisais politik. Sosialisasi
politik ini melibatkan segala komponen yang ada didalam masyarakat termasuk
kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki signifikansi terhadap
pencapaian tujuan.
Keberhasilan
suatu sosialisai politik merupakan keberhasilan suatu kondisi masyarakat,
artinya bahwa keberhasilan dalam sosialisasi politik sangat tergantung pada
kerjasama masyarakat itu sendiri dan kondisi sosial masyarakat.
Elemen-elemen pembangun dan penggerak kehidupan politik, memberikan
sumbangan sesuai dengan kapasitasnya terhadap terjadinya perubahan-perubahan
yang terjadi dalam percaturan politik, terutama dalam upaya kepemilikan
kekuasaan yang akan menjadi agen perubahan system yang ada. Kesemuanya itu
dibangun untuk menciptakan dominasi satu kelompok atas kelompok yang lain,
dominasi adalah hal yang tidak bisa dibagi secara merata, otomatis yang
memilikinya adalah satu kelompok tertentu dan hal itu hanya bisa dicapai dengan
kemenangan politik. Pada prinsipnya sistim politik harus menghimpun support
dan menghilangkan demand.
Sifat
demikian bukanlah merupakan hal yang mudah melainkan memerlukan perjalanan yang
panjang dan melelahkan. bagaimana tidak berbagai upaya banyak dilakukan oleh
berbagai kelompok agar mampu memenangkan kekuasaan politik. Dalam konteks
negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki tingkat pluralisme yang
tinggi. Terdiri dari beribu – ribu pulau, berbagai macam suku Bangsa, ras, dan
agama yang tersebar diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan keanekaragaman tersebut merupakan dimensi – dimensi horizontal
dari pada struktur masyarakat Indonesia. Sementara itu dimensi vertikal
struktur masyarakat Indonesia yang menjadi semakin penting artinya dari waktu
ke waktu, dapat disaksikan dalam dalam bentuk semakin timbulnya polarisasi
sosial berdasarkan politik dan kekayaan. Support dan demand bukanlah hal
yang mudah untuk didapatkan dalam menunjang kekhuasaan politik, kondisi
pluralisem bangsa Indonesia memerlukan perjuangan yang panjang dalam
mewujudkannya.
Dalam
konteks yang dikemukanan diatas, kepentingan akan sosialisasi politik merupakan
bagian yang tidak terpisakan dari kondisi masyarakat itu sendiri. Artinya bahwa
kita sekarang berbicara dengan konsep pluralisme dalam melakukan sosialisasi.
Tentunya dalam melakukan sosialisasi harus memiliki methode-methode tertentu
yang menjadi bagian dari sistem itu sendiri. Hal yang perlu menjadi perhatian
adalah bahwa didalam sebuah sistem politik, selalu akan memiliki
konsekwensi-konsekwensi yang penting bagi masyarakat, berupa keputusan
yang sifatnya otoritatif. Pada tahap selanjutnya konsekuensi seperti hal inilah
yang disebut dengan output. Dilain pihak untuk untuk dapat bekerjanya
suatu system sangat memerlukan adanya input.
Terkait
dengan hal diatas, terdapat dua jenis input didalam sebuah system politik,
yaitu input yang berupa tuntutan (demand) dan input yang berupa dukungan (support).
Kedua jenis input inilah yang akan memberikan bahan olahan yang selanjutnya
harus diproses didalam sebuah system politik, dan juga merupakan energi atau
bahan bakar yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup system politik. Tanpa
kedua dukungan ini maka system politik tidak dapat
menjalankan fungsinya [6].
Kondisi
demikian sangatlah mnungkin didapatkan dengan adanya sosialisasi politik kepada
publik sehingga mereka memiliki partisipasi politik. Semakin maju
masyarakatnya maka semakin baik tingkat partisipasi politiknya.
Partisispasi politik merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang
atas satu kelompok didalam kegiatan-kegiatan politik. Wadah partisipasi politik
adalah kelompok-kelompok kepentingan dan partai politik. Dengan demikian
partisispasi politik berarti juga berkaitan dengan pola tingkah laku
masyarakat dalam rangka mempengaruhi jalannya suatu sistem politik. Dengan
adanya partisipasi politik, end result yang diharapkan dari kesemuanya
itu adalah suatu penyerapan terhadap nilai-nilai yang ada dari lingkungan
sistem maupun masyarakat kepada individu maupun terhadap masyarakat secara
keseluruhan yang berinteraksi dengan sistem dimaksud.
Semakin baik
sosialisasi politiknya maka akan semakin baik partisipasi politiknya.
Dengan demikian keberhasilan politik berada dalam satu mata rantai yang
tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Proses sosialisasi politik suatu
bangsa berhubungan dengan sebuah kebudayaan politik. Menurut Lucien Pye
dan Sidney Verba, yang dimaksud dengan kebudayaan politik adalah
orientasi-orientasi individu dan masyarakat, yang meliputi sikap-sikap dan
nilai-nilainya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, terhadap suatu
sistem politik.
Oleh karena
itu sosialisasi politik merupakan salah satu fungsi dari system politik yang
harus dan wajib untuk dilakukan/dijalankan. Sosialisasi politik ini memiliki
fungsi untuk menetapkan dan memelihara sistem politik itu sendiri,. Dengan kata
lain proses ini dilakukan untuk mendapatkan orientasi politik individu
maupun masyarakat secara umum – berkaitan dengan partisipasi politik yang
mungkin dilakukan sebagai hasil dari sosialisasi.
PERMASALAHAN
Sosialisasi
Politik mengandung arti adanya penurunan/penerusan nilai-nilai dari satu
kegenerasi ke generasi yang lain-dari yang muda ke yang lebih tua demikian
seterusnya, dengan end result adanya pengertian dan partisipasi
masyarakat. Dalam konteks ini menunjukan adanya suatu proses pembelajaran
sosial selama proses sosialisasi. Sosialisasi terkait dengan upaya menurunkan
nilai dari individu kemasyarakat maupun sebaliknya. Sosialisasi politik dapat
dilakukan oleh agen-agen sosialisasi dalam masyarakat, sehingga yang menjadi
permasalahan adalah Siapakah yang dapat menjadi agen-agen sosialisasi
politik dalam masyarakat di Indonesia ?
KERANGKA PEMIKIRAN
Pengertian
sosialisasi politik Dennis kavanagh : Political Socialization is the
term used to discribe the process whereby the individual learns about and
develops orientations to politics [7]. Pengertian sosialisasi
diatas mengandung maksud bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses
dimana seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik yang
dilakukan dengan berbagai cara di masyarakat. Sosialisasi politik merupakan
pewarisan nilai-nilai politik dari satu generasi ke generasi lain,
disosialisasikan melalui agen-agen sosialisasi. Sosialisasi politik ini
berperan dalam mengubah pertahanan dan bentuk budaya politik. Ada dua hal
yang harus diperhatikan dalam melakukan sosialisasi politik di masyarakat yakni
:
- Sosialisasi itu berjalan secara terus menerus selama hidup seseorang. Sikap-sikap terbentuk selama masa kanak-kanak yang berlanjut hingga dewasa dalam upaya pemahaman politik.
- Sosialisasi politik dapat berwujud transmisi dan pengajaran yang langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi politik secara langsung kalau melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaan-perasaan mengenai politik secara eksplisit.[8]
Dalam proses
ini bukan hanya pandangan seseorang atau negara terhadap politik yang dirubah
melainkan juga bagaimana sebuah kebudayaan politik individu, masyarakat atau
negara juga dirubah. Tentu saja perubahan yang dimaksud tidak secara gradual.
Situasi sosialisasi yang dapat merubah kebudayaan politik apabila suatu
masyarakat atau negara mengalami perubahan yang revousioner dalam suatu bentuk
pengalaman kehidupan politik baru atau terdapat situasi yang terjadi sangat
berkaitan dengan kebudayaan/kebiasaan yang berbeda dengan situasi sebelumnya.
Sosialisaisi politik dalam masyarakat dijalan kan oleh agen-agen
sosialisasi [9] pada umumnya yaitu : keluarga,
sekolah, peer gorup dan media massa.
PEMBAHASAN
Dalam
konteks politik negara Indonesia dengan sistem demokrasi Indonesia yang
berdasarkan kepada demokrasi Pancasila. Secara langsung maupun tidak langsung
arah politik Indonesia mengarah kepada kandungan butir-butir yang terdapat
dalam Pancasila Itu sendiri. Kebudayaan Politik terbentuk sesuai dengan
Pancasaila sebagai bagian dari falsafah hidup pada masa orde baru. Sebagai
ilustrasi di awal-awal pendidikan pada tiap jenjang tertentu seperti sekolah
menengah pertama, menengah atas dan seterusnya, selalu dilakukan penataran P4
dan pendalaman/penghayatan terhadap pancasila itu sendiri. Secara khusus dalam
kurikulum-kurikulum pendidikan diberikan pelajaran yang khusus berkaitan dengan
itu.
Dalam proses
penyerapan nilai-nilai, harus terjadi komunikasi dua arah, antara pemerintah
dengan rakyat dan sebaliknya. Konsepnya, dalam penyerapan nilai yang terjadi di
Demokrasi Indonesia dilakukan dalam dua arah : Pertama, jalur komunikasi
yang terjadi secara top down - komunikasi dilakukan oleh pemerintah
dengan melakukan penurunan nilai-nilai politik kepada masyarakat.
Didalam
sistem politik demokrasi maka proses sosialisasi yang terjadi adalah penurunan
nilai-nilai pancasila kepada masyarakat dengan berbagai cara dan pola yang
telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan upaya tersebut masyarakat selanjutnya
mengerti dan memahami maksud dan tujuan Pancasila itu sendiri, selanjutnya
dengan pemahaman yang dimiliki oleh individu atau masyarakat, akan
diaktualisasikan dalam pola tingkah laku mereka sehari-hari. Aktualisasi dan agregasi
kepentingan yang dilakukan disesuaikan dengan nilai-nilai yang diserap dan
difahami oleh masyarakat. Jadi dengan demikian proses penyerapan nilai-nilai
poltik dalam politik Idonesia dapat diamati sebagai berikut : terjadi proses
penurunan nilai-nilai dari pemerintah dengan system yang ada dan terjadi
penyerapan nilai-nilai Pancasila oleh masyarakat Indonesia. Disamping itu
terjadi pula proses pembelajaran sosial dengan cara penyesuaian nilai-nilai
yang terkandung dalam Pancasila yang dikaitkan dengan pola tingkah laku politik
individu atau masyarakat. Adaptasi terhadap nilai-nilai tetap berlangsung
selama ada upaya pembelajaran atau penurunan nilai-nilai dari pemerintah
atau dari masyarakat terhadap individu atau sebaliknya.
Hal yang
perlu diingat bahwa sosialisasi politik amat terkait dengan kebudayaan politik
yang juga pada akhirnya akan mempengaruhi partisipasi politik. Demikian halnya
partisispasi politik sangat dipengaruhi oleh Status Sosial Ekonomi (SEE)
seseorang. Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas masih berada dalam
kelompok SEE rendah dan kurang mampu untuk membiayai pendidikan, tidak membawa
pengaruh banyak terhadap perkembangan terhadap orientasi politiknya kepada arah
yang lebih baik. Dengan Sistuasi demikian, kemungkinan yang akan terjadi adalah
kebudayaan yang parokhial, dimana individu tidak mengetahui sama sekali
mengenai proses-proses politik dari struktur maupun fungsi politik. Hal
itulah yang sekarang juga masih terjadi di Indonesia.
Dalam
penyerapan nilai-nilai, adalah merupakan hal yang wajar jika masih terdapat
upaya penyerapan nilai-nilai dari genarasi ke generasi dengan cara-cara yang
konvensional. Penyerapan terhadap nilai-nilai dengan kondisi masyarakat yang
demikian dilakukan dengan cara yang pelan-pelan serta memerlukan waktu yang
sangat panjang. Bagaimana mungkin seseorang dengan kebudayaan parokhial, dapat
menyerap nilai-nilai dengan baik tanpa mengerti apa yang harus dilakukan dengan
situasi yahg terjadi dalam perpolitikan Indonesia. Terdapat dua bentuk
pemikiran utama yang ingin disampaikan oleh nilai Pancasila kepada masyarakat
Indonesia yang majemuk dengan kompleksitas permasalahan sebagai sebuah bangsa,
yaitu pengembangan konsep kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan/perwakilan dan proses pengambilan keputusan berdasarkan
musyawarah dan mufakat.
Dalam konsep
yang pertama terkandung pemikiran bahwa tidak mungkin sebuah bangsa yang
demikian besar memiliki keterwakilan masing-masing untuk memeberikan pendapat
atau suara. Dengan jumlah penduduk yang demikian besar ada
kepentingan-kepentingan yang diakomodir untuk merefleksikan keinginan
masyarakat melalui perwakilan-perwakilan yang akan melakukan agregasi
kepentingan di lembaga-lembaga perwakilan. Nilai politik yang terkandung dalam
konsep diatas adalah bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Sedangkan nilai
politik yang terkandung dalam konsep yang kedua adalah, pertimbangan/keputusan
dilakukan dengan melakukan pemufakatan dari berbagai golongan masyarakat secara
minoritas maupun mayoritas yang hasilnya akan menjadi keputusan bersama.
Dengan demikian sistim politik demokrasi Indonesia berdasarkan kepada
kedaulatan rakyat yang disalurkan melalui badan konstitusiaoal rakyat tertinggi
yakni MPR, didalamya terdapat DPR yang berisi wakil-wakil rakyat dan
badan-badan tinggi lainnya.
Jika
diamati, selama masa Orde baru sikap perwakilan tak sempat terwujud bahkan
masih diperdebatkan oleh publik politik. Cukup beralasan jika banyak kalangan
justru mempertanyakan peran dan fungsi parlemen Orde Baru : Absahkan parlemen
mengklaim diri sebagai wakil rakyat? maklum proses pembentukan dan eksistensi
Dewan itu selama masa Orde Baru dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip
keterwakilan [10].
Kedua, jalur
komunikasi secara bottom up – masyarakat dapat menyerap nilai-nilai
kemudian menyumbangkan nilai-nilainya kepada sistem politik atau kepada
masayaratnya sendiri. Mungkin saja proses penyerapan tersebut tidak terjadi
secara langsung melainkan ditampung kemudian diteruskan kembali pada saat
terjadinya proses sosialisasi. Dalam bagian ini ide yang akan disampaikan
adalah bahwa terjadi penurunan nilai-nilai akibat adanya keinginan masyarakat
terhadap perubahan situasi yang kemudian dihimpun dan menjadi kebudayaan
politik bangsa Indonesia. Perlu diperhatikan bahwa penurunan nilai-nilai juga
terjadi secara horizontal, antara individu dan individu, individu dan
masyarakat yang berimplikasi terhadap penurunan nilai-nilai secara vertikal.
Agen-agen
Sosialisasi Politik dalam Sistem Politik Indonesia adalah merupakan
lembaga-lembaga yang sudah terinternalisasi dalam masyarakat.
lembaga-lembaga tersebut adalah keluarga, kelompaok bemain (peer group)/ kontak
politik langsung, teman sekolah, pekerjaan dan media masa.
Seorang individu tersosialisasi di bidang politik tidak
hanya melalui satu sarana saja. Seorang individu dapat tersosialisasi politik
melalui berbagai macam sarana yang ada. Berbagai sarana yang ada itu dapat
dialami oleh seorang individu dalam proses sosialisasi secara bersama-sama. Hal
seperti ini sangatlah mungkin karena hidup seseorang tidak hanya didalam suatu
lingkungan yang tertentu saja, tetapi yang bersangkutan juga hidup didalam
berbagai lingkungan lainnya secara bersama-sama [11]. Gabriel Almond
terdapat 6 sarana/agen sosialisasi politik yaitu [12] :
- Keluarga
Keluarga adalah merupakan kesatuan
masyarakat yang terkecil, keluarga memegang peranan penting dalam perkembangan
kehidupan masyarakat itu sendiri. Signifikansi terjadi dalam perkembangan anak
secara fisik maupun mental. Hal ini mengandung maksud bahwa pendidikan paling
pertama yang didapatkan oleh anak adalah yang berasal dari keluarganya, apapun
bentuknya itu, akan berimplikasi positif atau negatif tergantung pada
sosialisasi yang terjadi dalam keluarga itu sendiri. Adalah hal yang
natural bahwa perkembangan manusia dimulai sejak lahir sudah berhadapan
dengan keluarga sebagai kelompok sosial yang pertama dihadapi.
Terdapat peranan yang melekat dalam sebuah kelompok sosial, yakni peranan
sebagai orang tua dan peranan sebagai anak.
Kedudukan
orang tua dalam sebuah keluarga memiliki peranan yang sangat penting, dalam
konteks ini orangtua memiliki kesempatan dan keharusan untuk menurunkan/
menstransmisikan nilai-nilai politik kepada anak-anaknya, pada kondisi itu
anak-anak dalam kondisi bebas nilai bahkan mungkin terjadi kekosongan nilai sehingga
terjadi kemudahan untuk menerapkan nilai-nilainya. Penurunan
nilai-nilai politik yang dimaksudkan dalam tahap ini bukan seperti pada konsep
yang akan dipetik hasilnya seketika itu juga dan anak akan mengerti, namun
konteks ini merupakan sebuah penanaman akan suatu ajaran-ajaran tertetu.
Sebagai
ilustrasi seorang anak yang berasal dari keluarga pegawai negeri,
yang pada jaman orde baru merupakan alat dan termasuk kedalam Golongan Karya,
maka bisa dipastikan bahwa anak dari keluarga tersebut juga akan tersosialisasi
dengan nilai-nilai yang terdapat dalam golongan karya. Banyak hal yang
harus diperhatikan dalam sosialisasi nilai-nilai dari orangtua kepada anaknya –
diantaranya yang terkait dengan Sistim Sosial Ekonomi sebuah keluarga. Bagaimanapun
hal itu sangat mempengaruhi penerimaan seseorang terhadap nilai politik.
Didalam
keluarga pada tahap awal biasanya penurunan nilai-nilai tidak bersifat politis,
dalam situasi ini kebanyakan penurunan nilai-nilai lebih kepada ajaran mengenai
perilaku atau kaidah-kaidah yang harus dilakukan sebagai masyarakat pada
umumnya. Dalam
konteks masyarakat Indonesia, secara teoritis peranan keluarga didalam proses
sosialisasi politik juga tergantung kepada struktur dan keadaan keluarga itu
sendiri. Keadaan ekonomi yang rendah dan keluarga yang broken
dapat juga menjadi penghambat terjadinya sosialisasi. Jika Kita melihat kondisi
keluarga Indonesia yang masih memiliki angka tinggi berada dibawah garis
kemiskinan serta tingkat pendidikan yang rendah, akan sulit untuk menurunkan
nilai-nilai politik. Selanjutnya timbul pertanyaan, apakah keluarga tersebut
mampu menurunkan nilai-nilai poltik kepada anak-anaknya dengan benar dan baik
sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kita dapat berasumsi bahwa
kemiskinan secara pendidikan dan ekonomi juga akan miskin dalam menurunkan
ilmu-ilmu politik. Pewarisan nilai-nilai politik pada umumnya berbeda antar
keluarga satu dengan lainnya – pewarisan – contohnya dalam keluarga
yang demokratis dan otokratis.
- Sekolah
Dalam hubunganya dengan
sosialisasi politik, ada pendapat yang menyatakan bahwa pengaruh sekolah dalam
sosialisasi dapat dilaksanakan melalui 3 jalan/cara, yaitu :
- Didalam kelas, termasuk kurikulum formal, kehadiran didalam kelas, dan penurunan nilai-nilai serta perilaku yang tidak disadari oleh guru didalam kelas.
- Karakteristik informal sekolah sebagai lingkungan sosial, organisasi pemuda yang bersifat politik maupun non politik, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan ekstrakurikuler.
- Efek pendidikan yang ditimbulkan dari ketertarikan didalamnya, mengenai informasi didalamnya dan partisipasi dalam kegiatan politik [13].
Dalam konteks
perkembangan anak, setelah mereka mendapatkan sosialisasi dirumah, anak
akan mendapatkan sosialisasi dilingkungan luarnya. Untuk mendapatkan pendidikan
diluar lingkungan keluarga maka selanjutnya anak akan mendapatkan pendidikan
disekolah. Dilingkungan sekolah seorang anak akan mendapatkan pendidikan dan
penurunan nilai-nilai politik secara langsung oleh guru-guru mereka.
Peranan sekolah sangat besar dalam penurunan nilai-nilai. Disekolah, anak
akan secara langsung anak menemukan simbol-simbol nasional, seperti adanya
bendera nasional, pahlawan-pahlawan beserta pandangannya. Disekolah juga
diajarkan mata pelajaran-mata pelajaran yang berhubungan dengan
nilai-nilai politik bangsa Indonesia yakni poltik demokrasi Pancasila, seperti
pada tingat dasar, menengah dan atas diajarkan yang berkaitan dengan Pendidikan
Moral Pancasila. Pendidikan dan penurunan nilai-nilai politik ini terus
berjenjang sesuai dengan tingkat pendidikan agen sosialisasi dan penerima
sosialisasi.
- Kelompok bergaul atau bermain (peer group) atau kontak-kontak politik langsung
Halnya dalam
kontak dengan politik langsung bagaimanapun juga positif pandangan terhadap
sistem politik yang telah ditanamkan oleh keluarga atau sekolah, akan tetapi
jika seorang warga negara diabaikan oleh partainya, ditipu oleh polisi,
menderita kelaparan tanpa mendapatkan pertolongan dan akhirnya disuruh masuk
wajib militer, pandangannya terhadap dunia politik sangat mungkin berubah.
Partai politk, kampanye pemilihan umum, krisis-krisis politik luar negeri dan peperangan-peperangan,
dan tanggapan agen-agen atau badan-badan pemerintah terhadap tuntutan-tuntutan
individu dan kelompok-kelompok dapat mempengaruhi kesetiaan dan kesediaannya
untuk patuh/tunduk pada hukum [14].Setiap orang tidak melulu
menghabiskan waktunya dengan keluarga, sekolah melainkan juga memiliki
lingkungan lain seperti lingkungan teman bermain atau bergaul.
Didalam
kelompok bermain atau bergaulpun nilai-nilai politik seseorang dapat terbentuk.
Didalam kelompok bermain atau bergaul dalam jenjang umur dan pendidikan akan
cenderung untuk menyesuaikan opininya dengan opini rekan-rekannya. Seorang yang
selalu berada dalam lingkungan yang sama dalam waktu yang terus menerus,
tentunya akan ada adaptasi lingkungan terhadap pola perilaku kelompok. Misalnya
seseorang selalu hidup dalam lingkungan peer group yang demokratis dan
saling menghargai pendapat serta perbedaan masing-masing individu. maka yang
terjadi adalah orang tersebut akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan demikian secara langsung maupun tidak langsung peer group
mendorong seseorang untuk menyesuaikan perilaku atau pandangan yang dianut oleh
kelompoknya.
- Pekerjaan
Pembelajaran
dalam lingkungan pekerjaan akan memberikan pengalaman kepada masing-masing
individu dalam belajar berpolitik, karena pada dasarnya sebuah organisasi dapat
dijadikan wahana berlatih melakukan manajemen layaknya sebuah percaturan
politik. Organisasi formal maupun nonformal yang dibentuk atas
dasar pekerjaan, juga merupakan sarana dalam melakukan sosialisai politik.
Seseorang memasuki sebuah organisasi mayoritas didasarkan kepada kebutuhan atau
ketertarikan terhadap pemikiran atau gagasan-gagasan yang ada didalam
organisasi tersebut. Hal itu terjadi terutama Didalam organisasi ini lebih
mengarah kepada serikat-serikat buruh atau organisasi-organisasi kepentingan
lainnya. Dalam lingkungan pekerjaan memberikan kesadaran-kesadaran individu
atau kelompok mengenai kemampuan dirinya dalam mempengaruhi orang dan melakukan
pengambilan suatu keputusan sesuai dengan bidang tugas yang dijalankan.
- Media massa
Agen
sosialisasi politik yang lainnya adalah media massa. Komponen agen ini
dapat menunjukan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki untuk diketahui
oleh khalayak. Sesuai dengan sifatnya yakni bersifat luas dan dapat dikonsumsi
oleh khalayak, media massa dapat menjadi sarana penyebaran informasi mengenai
visi yang ingin disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan masyarakat
kepada pemerintah.
Masyarakat
Pers Indonesia yang saat ini memiliki kebebasan pers, memiliki peluang untuk
menyampaikan informasi seluas-luasnya dan menyampaikan fakta pada khalayak.
Pers secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan nilai-nilai politik
kepada masyarakat. Misalnya dalam perdebatan-perdebatan yang dilakukan oleh
para pakar di media elektronik atau media cetak dapat diserap dan menurunkan
nilai-nilai politik. Demikian halnya dengan peristiwa-peristiwa yang
terjadi dalam percaturan politik dapat diketahui oleh media masa dan akan
tersebar dengan cepat kepada masyarakat dan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik
negara dapat diketahui rakyatnya.
KESIMPULAN
Sistem
politik adalah merupakan interaksi perpolitikan yang terjadi dalam
masyarakat merdeka. Sosialisasi politik merupakan salah satu fungsi dari sistem
politik yang harus dijalankan untuk menetapkan dan memelihara sistem politik
itu sendiri. Berbagai cara dilakukan untuk memelihara politik dan kekuasaan
yang melekat didalamnya, diantaranya dengan melakukan sosialisasi politik
agar mendapat partisipasi politik masyarakat.
Sosialisasi
politik merupakan pewarisan nilai-nilai politik dari satu generasi ke generasi
lain, disosialisasikan melalui agen-agen sosialisasi. Sosialisasi politik juga
merupakan pewarisan nilai-nilai politik dari satu generasi ke generasi lain.
Sosialisasi politik dipengaruhi oleh Status Sosial Ekonomi masyarakat
pada suatu bangsa yang tentunya sangat berpengaruh terhadap budaya politik
suatu bangsa. Dalam hal ini yang menjadi agen-agen sosialisasi politik dalam
masyarakat adalah : keluarga, sekolah, peer group atau kelompok kontak
langsung, pekerjaan dan media masa.
Sosialisasi
politik berperan dalam mengubah pertahanan dan bentuk budaya politik.
Dalam konteks politik negara Indonesia dengan sistem demokrasi Indonesia yang
berdasarkan kepada demokrasi Pancasila. Secara langsung maupun tidak
langsung arah politik Indonesia mengarah kepada kandungan butir-butir yang
terdapat dalam Pancasila Itu sendiri.
DAFTAR PUSTAKA
David Eston, A framework For
Political Analysis, Prentice-Hall of India Private Limited, New delhi, 1978
Dennis Kavanagh, Political
Culture, The Macmillan Press Ltd., London, 1972.
Gabriel A. Almond, “ Political
Socialization and Cultur” dan Political Participation dalam Comparative
Politics Today, Boston:Little, rown and Company, 1974
Haryanto, Sistem Politik
Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 1982.
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu
Politik, Jakatra : Gramedia, 1977.
M. Margaret Conway and Frank
B. Feigert, Politial Analysis : An Introduction, Allyn and Bacon, Inc.,
Boston, 1972.
Gabriel A. Almond (ed.), Comparative
Politics Today, Little, Brown and Company, Boston, 1974
[1] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar
Ilmu Politik, Jakatra : Gramedia, 1977, hal 161.
[2] Gabriel A. Almond and James S.
Coleman (eds), The Politics of The Develoving Areas, Princeton
University Press, N.J., 1960, h. 6., mengutip dari David
Eston, The Political System ; An Inquiry into the State of Political Science,
New York, 1953.
[3] Haryanto, Sistem Politik
Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 1982, h. 2
[4] David Eston, A framework For
Political Analysis, Prentice-Hall of India Private Limited, New delhi,
1978, h.3
[5] Ibid, hal 55.
[6] Haryanto, Op. Cit., h.
29
[7] Dennis Kavanagh, Political
Culture, The Macmillan Press Ltd., London, 1972, h. 28.
[8] Gabriel A. Almond, “ Political
Socialization and Cultur” dan Political Participation dalam Comparative
Politics Today, Boston:Little, Rown and Company, 1974, h. 34.
[9] Haryanto, Op. Cit.
[10] Ibid. h.3.
[11] Haryanto, Op. Cit., h. 39
[12] Gabriel A. Almond (ed.), Comparative
Politics Today, Little, Brown and Company, Boston, 1974, h. 5.
[13] M. Margaret Conway and Frank
B. Feigert, Politial Analysis : An Introduction, Allyn and Bacon, Inc.,
Boston, 1972, h. 108.
[14] Gabrield A. Almond, Op. Cit,.
h. 49
Sumber
dari:
http://masroed.wordpress.com/2010/05/27/pentingnya-sosialisasi-politik-dalam-kehidupan-politik-masyarakat-di-indonesia/
Comments
Post a Comment