HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU LAIN

HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU LAIN

1.       Ilmu sejarah

Ilmu sejarah menyubang bahan data dan fakta dari masa lampau untuk di olah lebih lanjut. Para ahli politik mempunyai tujuan melihat kedepan sehingga bahan mentah yang disajikan oleh ahli sejarah dipakai untuk menentukan pola-pola ulang yang dapat membantu untuk menentukan suatu proyeksi masa depan dan diharapkan dapat berkembang dalam keadaan tertentu.

Misal di Indonesia kita mempelajari faktor-faktor yang mendorong PKI untuk memberontak pada tahun 1948 dan Gerakan G30SPKI 1965 agar peristiwa semacam itu dapat dihindarkan di masa depan.

2.       Ilmu Ekonomi (ekonomi politik)

Ilmu ekonomi sangat erat dengan ilmu politik. Ekonomi dan politik berhubungan untuk kesejahteraan ekonomi negara dengan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi untuk pembangunan perekonomian negara. misalnya ekonomi internasional para ahli politik dan ahli ekonomi dibutuhkan untuk menganalisis siasat-siasat pembangunan nasional dan juga untuk melakukan kerjasa dalam bidang ekonomi dengan luar negeri.

3.       Ilmu Hukum

Setiap masyarakat baik moderen maupun primitive harus berdasarkan kepada ketertiban. Hukum dibuat, dijalankan dan dipertahankan oleh suatu kekuasaan. Pada saat ini, kekuasaan itu adalah Negara. Dalam hal ini sudah nampak hubungan antara ilmu politik dan ilmu hukum, yaitu dalam peranan Negara sebagai pembentuk hukum dan dalam objek ilmu hukum itu sendiri yaitu hukum. Ilmu politik juga menyelidiki hukum tetapi tidak menitik beratkan pada segi-segi teknis dari hukum, melainkan terutama menitikberatkan pada hukum sebagai hasil persaingan kekuatan-kekuatan social, sebagai hasil dari factor-faktor kekuasaan.

Ilmu politik mempelajari pembuatan dan pengaturan undang undang, sedangkan undang undang adalah bagian dari ilmu hukum. Jadi ilmu politik mengatur sebagian dari ilmu hukum, yaitu pembuatan undang undang dan peraturan peraturan lainnya.
Sedangkan Ilmu hukum membatasi gerakan gerakan ilmu politik dengan batas batas yang telah ditentukan oleh undang undang atau peraturan lainnya.

4.       Sosiologi

Sosiologi politik bagian dari sosiologi yang menganalisis proses-proses yang menitik beratkan pada dinamika tingkahlaku politik. Sebagaimana tingkahlaku itu dipengaruhi oleh berbagai proses spsoal, seperti kerjasama, persaingan, konflik dsb. Hal-hal tersebut juga dianalisis oleh ilmu politik.

Sosiologi membantu ahli politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Kemudian dengan mengetahui teori-teori sosiologi dapat mengeatahui sampai dimana susunan dan spesifikasi sosial mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh Misalnya Keputusan kebijakan dan pengendalian sosial. Ilmu sosiologi dan politik sama-sama memandang negara dapat dianggap baik sebagai asosiasi (dilihat dari manusia) dan sebagai sistem pengendalian. Contohnya adalah partai politik (asosiasi) yang memperhaikan bagaimana sifat dan kegiatan anggota parpol itu mempengaruhi sifat dan kegiatan negara.

5.       Geografi

Faktor-faktor yang berdasarkan geografi, seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, daerah pengaruh mempengaruhi politik. Hal ini memperlihatkan  peranan geografi dalam politik

Ilmu bumi politik (geopolitik) merupakan ilmu yang menerangkan pengaruh fisik misalnya letak, luas wilayah, kekayaan alam atas pertumbuhan organisme politik. Geopolitik berperan dalam menyusun kebijakan politik nasional maupun politik luar negeri.

6.       Psikologi sosial

Proses pendekatan ilmu politik banyak memakai hukum-hukum dan dalil-dalil psikologi dalam menjelaskan gejala-gejala politik dan penyelidikan tentang motif-motif yang menjadi dasar setiap proses politik. Sarjana psikologi mengembangkan pendapat-pendapat mereka tentang naluri, emosi, dan kebiasaan individu atau “psyche” seseprang. Pengetahuan “psyche” seseorang dapat menjelaskan seluruh tingkah laku dan sikal orang itu. Dalam penyelidikan pendapat umum, propaganda, parpol, masalah kepemimpinan dan revolusi amat banyak dipergunakan hukum-hukum dan dalil-dalil psikologi itu.

7.       Antropologi

Antropologi budaya menyelidiki aspek-aspek cultural dari setiap hidup bersama dimasa lampau dan masa kini. Sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan masyarakat, maka hasil-hasil penyelidikan antropologi dapat bermanfaat bagi ilmu politik. Terutama hasil-hasil penyelidikan kebudayaan dimasa lampau yang meliputi semua aspek cultural masyarakat, termasuk ide-ide dan lembaga-lembaga politiknya, dapat dijelaskan kepada sarjana-sarjana ilmu politik menjadi timbul suatu pertumbuhan dan perkembangan ide-ide dan lembaga-lembaga politik itu salah satu konsep antropologi budaya yang merupakan penemuan yang penting adalah “konsep kebudayaan” (culture concept) sebagaimana dikembangkan oleh Ralph Tipton dan sarjana-sarjana antropologi lainnya. Konsep ini menyatakan eratnya hubungan antara kebudayaan sesuatu masyarakat dengan kepribadian individu-individu dari masyarakat itu, antara kebudayaan dengan lembaga-lembaga dan ide-ide terdapat yang terdapat dalam masyarakat itu. Kebudayaan memberikan corak dan ragam pada lembaga-lembaga dan ide-ide dalam masyarakat itu.

8.       Etika adalah pengetahuan tentang hal-hal yang baik dan buruk, tentang keharusan dan hal-hal yang wajib dibiarkan. Hubungan ilmu politik dan etika dilukiskan sebagai suatu hubungan yang membatasi ilmu politik, terutama praktek politik. Etika mengatakan apa yang harus dilakukan, tetapi disamping itu juga menetapkan batas-batas dari apa yang wajib dibiarkan. Etika memberikan dasar moral kepada politik. Apabila menhilangkan moral dari politik, maka akan kita dapatkan politik yang berisfat “Machiavelistis” yaitu politk sebagai alat untuk melakukan segala sesuatu, baik atau buruk tanpa mengindahkan kesusilaan. Hanya dengan jalan menjadikan kesusilaan sebagai dasar politik, dapat diharapkan akan adanya politik yang mengindahkan aturan-aturan permainan, apa yang harus dilakukan dan apa yang wajib dibairkan.